Dasar Hukum, Syarat Pendirian Koperasi, dan Struktur Internal & Eksternal Organisasi Koperasi

A.      DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOPERASI

a)      Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar.

b)      Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

c)      Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 98/Kep/KEP/KUKM/X/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris

Sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi.

d)     UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian Koperasi : badan usaha yang beranggotakan

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan. (pasal 1, ayat [1] ) (UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober

1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara

RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak

berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967

Nomor 2832).

e)      UU No. 9 Tahun 1995 ttg Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan

usaha simpan pinjam : kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan

menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi ybs, calon

anggota koperasi ybs, koperasi lain dan atau anggotanya, (pasa 1, ayat [1] ). Calon

anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan setelah

simpanan pokok harus menjadi (pasal 18 ayat [2] )

B.     Syarat Untuk Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

1)      Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK);

2)      Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;

3)      Daftar hadir rapat pendirian koperasi;

4)      Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi);

5)      Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan

koperasi.;

6)      Surat Bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KJKS berupa Deposito pada Bank Syariah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM oleh Ketua Koperasi

7)      Rencana kerja koperasi minimal (1) satu tahun kedepan (rencana permodalan, Neraca Awal, SOP,

8)      Rencana kegiatan usaha(business plan), rencana bidang organisasi &SDM);

9)      Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan;

10)  Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik

lembaga keuangan syariah

11)  Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas;

12)  Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan syariah Nasional MUI.

13)  Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.

14)  Daftar sarana kerja

15)  Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang

16)  Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya

17)  Struktur Organisasi KJKS

18)  Nama dan Riwayat Hidup calon Pengelola dengan melampirkan :

·         Bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.

·         Surat keterangan berkelakuan baik

·         Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas

C.       Struktur Internal dan Eksternal Organisai

1.        Struktur Internal Organisasi

Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu

sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.

Di anatara rapat anggota, penggurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung

jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab

terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada pengakat organisasi lainnya

untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini :

 

Anggota : setiap orang yang terdaftar sebagai peserta pemilik koperasi sesuai dengan

persyaratan dalam anggaran dasar.

· Rapat Anggota : pemegang kekuasan tertinggi dalam organisasi koperasi.

· Pengurus : melaksanakan keputusan keputusan yang ditetapkan oleh rapat anggota untuk

menggerakkan roda organisasi dalam merealisasikan tujuan yang ditetapkan.

· Pengawas : bertugas melaksanakan pengawasan

2.        Struktur Eksternal Organisai

Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi

sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan,

kemudian mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya

koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan koperasi primer. Bagan struktur eksternal

organisasi koperasi dapat dilihat pada berikut.

 

Koperasi induk : gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan yang berkedudukan di

ibukota Negara.

· Koperasi gabungan : gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat dan berkedudukan di

ibukota provinsi.

· Koperasi pusat : gabungan dari paling sedikit 4 koperasi primer dan berkedudukan di

ibokota kabupaten.

· Koperasi primer : koperasi yang merupakan perkumpulan dari paling sedikit 20 orang

yang bergabun

http://dokumen.tips/documents/dasar-hukum-pembentukan-koperasi.html

Pengertian, Tujuan dan Prinsip Koperasi

A.    Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna kerja sama. Kooperasi (cooperative) bersumber dari kata Coopere (latin) co-operation yang berarti kerja sama. Ada juga yang mendefinisikan koperasi dala makna lain. Menurut Enriques, pengertian koperasi adalah menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand it hand).

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.

Koperasi menurut para ahli :

·         Pengertian Koperasi Menurut ILO.

Menurut ILO atau Organisasi buruh Internasional bahwa pengertian koperasi adalah:
    "Cooperative define (pengertian koperasi) as an association of persons (kumpulan orang) usually of limited means (dalam tujuan tertentu), who have voluntary joined together (yang bergabung secara sukarela) to achieve a common economic end (untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi) through the formation of a democratically controlled business organization (melalui pembentukan sebuah organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis), making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking (membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian yang adil dari risiko dan manfaat dari usaha tersebut)".
    Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat.

·           Menurut Arifinal Chaniago.

Koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

·           Menurut P.J.V. Dooren.

There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti ”Tidak ada definisi tunggal (untuk coopertive) yang umumnya diterima, tetapi prinsip yang umum menjelaskan bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum”.

·           Menurut Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia ).

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

·           Menurut Munkner.

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

Definisi menurut UU No. 25 / 1992.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.   Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat kami simpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.

B.       Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yang terdapat dalam pasal 4 uu nomer 25 tahun 1992 :

·         Membangun dan mengembangkan potensi atau kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

·         Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

·         Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.

·         Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas keluarga dan demokrasi ekonomi.

C.       Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah Prinsip – prinsip koperasi merupakan garis – garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam praktik. Prinsip koperasi menurut beberapa ahli:

1)      Prinsip Koperasi menurut Munker.

·         Keanggotaan bersifat sukarela

·         Keanggotaan terbuka

·         Pengembangan anggota

·         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

·         Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis

·         Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

·         Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

·         Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

·         Perkumpulan dengan sukarela

·         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

·         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

·         Pendidikan anggota.

2)      Prinsip Koperasi menurut Rochdale.

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

·         Pengawasan secara demokratis

·         Keanggotaan yang terbuka

·         Bunga atas modal dibatasi

·         Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.

·         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

·         Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

·         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi

·         Netral terhadap politik dan agama

3)      Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883)

·         Swadaya

·         Daerah kerja tak terbatas

·         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

·         Tanggung jawab anggota terbatas

·         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

·         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

4)      Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967.

·         Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI

·         Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

·         Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

·         Adanya pembatasan bunga atas modal

·         Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya

·         Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

·         Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

5)      Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992.

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing

·         Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal

·         Kemandirian

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerja sama antar koperasi

http://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html

http://www.softilmu.com/2015/08/Pengertian-Prinsip-Tujuan-Fungsi-Jenis-Koperasi-Adalah.html#

http://www.berbagaireviews.com/2015/05/prinsip-prinsip-koperasi-dan-penjelasan.html

Mengidentifikasi dan mengenal kinerja koperasi Indonesia